Minggu, 16 Januari 2011

Lagi, Soal RUU Keitimewaan Yogya

Masih ingat soal RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?.

Setelah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada DPR, kini kegaduhan yang ditimbulkan oleh RUU keistimewaan D.I.Y itu sedikit mereda. Masalah ini juga tak lagi menyedot perhatian media nasional.

Namun begitu, bukan berarti penolakan warga Yogya terhadap RUU Keistimewaan versi pemerintah itu surut. Hal ini, setidaknya terlihat dari maraknya pengibaran bendera kraton Ngayogyarto Hadiningrat serta pemasangan berbagai spanduk penolakan. Di wilayah Sapen, Gondokusuman misalnya, deretan bendera kuning berlambang kraton Yogya nampak berjejeran pada kiri-kanan jalan (Sabtu, 10/01/11).

Begitu pula di kawasan Malioboro, banyak sepanduk yang dibentangkan. Salah satu spanduk yang menarik perhatian adalah spanduk yang mengungkap hasil survei oleh sebuah perguruan tinggi DIY. Dalam bentangan kain spanduk tertulis dengan jelas, sikap politik rakyat Yogya.

Sepanduk-spanduk tersebut tampaknya memang sengaja dipasang pada titik-titik strategis pusat kota, sebagai reaksi (untuk tak menyebut perlawanan) atas survei yang pernah diungkap oleh jajaran Depdagri
beberapa waktu silam.

Berikut ini adalah isi lengkap dari salah satu spanduk tersebut, yang terpasang persis didepan Mall Ramayana, kawasan Malioboro, Yogya. Saya tulis lengkap sebagai barang bukti. He.he.he;


Harga mati!

Hasil penelitian laboratorium politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) ;
1. 96,65%, penduduk DIY mendukung keistimewaan
2. 97,5%, penduduk lulusan perguruan tinggi mendukung keistimewaan DIY
3. 93,2%, penduduk DIY mendukung penetapan sultan sebagi Gubernur
4. Penduduk lulusan perguruan tinggi mendukung penetapan 94%
5. Wilayah loyalitas keistimewaan tertinggi Gunung Kidul 96% dan Bantul 89%.
Rakyat melawan! 
                                     Jangan menyesal sampai anak cucu!.


Hingga kini belum banyak perkembangan terkait sikap pemerintah pusat soal Keistimewaaan Yogya. Khususnya tentang pengisian jabatan Gebernur dan Wakil Gubernur DIY dimasa mendatang. Banyak hal menarik dari kemelut RUU Keistimewaan Yogya. Sebelum posting ini, saya juga pernah mengupas persoalan tersebut. Lihat artikel yang terkait, dibawah posting ini.

Kalau saja survei benar-benar objektif dan dipandang sebagai satu-satu kebenaran atas sebuah persoalan yang kita hadapi, mungkin kita tak lagi butuh diskusi. Lha.., buat apa? Ikuti saja petunjuk surveinya.

Hemat saya, polemik RUU keistimewaan DIY, sebetulnya terkait “kekuasaan dan penguasaan”. Apakah Anda sepakat?!.

Lihat; paket tour jogja

11 komentar:

  1. masih gag ngerti dengan keistimewaan suatu daerah d indo, sebenernya yg jadi acuan apa ya?

    BalasHapus
  2. menurut kabar dari KR hari ini, Pemerintah Pusat melunak

    BalasHapus
  3. Wah kabar/berita bagus tu, Mas. Semoga saja.

    BalasHapus
  4. bener mas, saya salah satu pendukung penetapan. semoga saja keistimewaan jogja ga jadi ilang. BTW beli bendera kraton dimana ya? ada yang tau?

    BalasHapus
  5. Wah saya kurang paham bendera-bendera Kraton itu belinya dmna,Pak.
    hehee,

    BalasHapus
  6. kalo saya lebih setuju kalo Yogya mengambil Indonesia jadi bagian kekuasaannya, daripada dipimpin para penjahat lebih baik dipimpin sultan. Yogya mungkin akan lestari, sedang Indonesia dua tahun lagi masih ada apa nggak belum pasti.

    BalasHapus
  7. Adakah yg tahu kita mesti berbuat Apa?...

    BalasHapus
  8. Jogja semoga yang terbaik...

    BalasHapus
  9. Dari dulu Yogya itu kan sudah jadi Derah Istimewa, jd agaknya "aneh", klo setelah sekian lamanya "keistimewaan" itu dipertanyakan. ya, smg semuanya aman2 saja. Salam Kenal

    BalasHapus
  10. ga berani komeng aaahhh.. yang penting mah buat saia tuh silaturahmi aja

    BalasHapus
  11. wits@ pemerintah gatal tangannya kalo tak mengurusi hal-hal yag sudah mapan dan tertata rapi.Salam kenal juga buat Sampean.
    Chikal@ Thk's atas Silaturrahminya

    BalasHapus